Kota Malang, Blok-a.com – Film dokumenter Dirty Vote telah ramaikan khalayak ramai. Film yang rilis jelang hari dilaksanakan Pemilihan Umum 2024 itu sontak menjadi perdebatan netizen.
Nah, bagi masyarakat Kota Malang yang ingin berbincang langsung dengan cast dan sutradara Dirty Vote bisa langsung datang ke event ini.
Yakni, acara bertajuk “Setelah Dirty Vote” yang akan digelar pada 21 Februari 2024 mendatang. Event tersebut datang dari inisiasi Gabungan Solidaritas Masyarakat sipil Malang Raya.
Tujuan acara ini dibuat untuk memberikan pemahaman kepada publik perihal kondisi demokrasi di Indonesia yang kian terancam.
“Dalam film tersebut secara substansi mungkin agak sulit dipahami bagi kalangan masyarakat tertentu, karena penjelasan hukumnya terutama terkait sistem kepemiluan yang lebih dominan, oleh karena itu kami mencoba bersolidaritas dengan mengundang aktor dan sutradara film dalam diskusi ini,” beber salah satu inisiator, Adi Susilo, pada (20/2/2024).
Pihaknya berusaha untuk memperluas kampanye terkait pengetahuan politik pada masyarakat. Terlebih, pembahasan akan menitikberatkan kondisi demokrasi di Indonesia.
Baru beberapa jam dibuka saja, sudah ada puluhan pendaftar.
“Per jam ini saja (18.12 WIB) sudah ada 72 orang mengisi google form (pendaftaran),” ujar Adi.
Cara mendaftarnya cukup mudah. Hanya tinggal mengisi google form pendaftaran s.id/SetelahDVMalang sebelum acara dimulai. Acara ini juga tidak dipungut biaya apapun.
Acara ini akan digelar di Lobby Lantai II kampus Universitas Widya Gama (UWG) Kota Malang. Diskusi akan dimulai pada pukul 09.30 WIB hingga 12.30 WIB.
Menghadirkan sang dibalik layar, Dhandhy Laksono, disamping Benaya Harobu, Halimatus Khalidawati sebagai pendamping.
Target acara ini tidak hanya unsur mahasiswa atau akademisi yang datang, namun unsur masyarakat lain yang lebih beragam. Penyelenggaraan acara yang kolaboratif semata sebagai gerakan moral untuk menyelamatkan demokrasi.
“Pengambilan tajuk “Setelah dirty vote”, sebagai simbol bahwa agenda perjuangan dan solidaritas gerakan masyarakat sipil membutuhkan upaya yang berkelanjutan kedepannya,” pungkas Adi. (wdy/bob)