Kota Malang, blok-a.com – DPRD Kota Malang memastikan dukungan anggaran hampir Rp2 miliar pada 2026 untuk mendorong peremajaan angkot yang akan difungsikan sebagai feeder layanan Trans Jatim. Dukungan ini disebut sebagai langkah penting menjaga ekosistem transportasi publik di tengah hadirnya layanan Trans Jatim di Kota Malang.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa peremajaan armada angkot menjadi bagian dari upaya memperkuat integrasi transportasi massal. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas angkot yang akan menyuplai penumpang ke rute-rute Trans Jatim.
“Kita support anggaran di tahun 2026 sekitar Rp2 miliar untuk feedernya. Sebagian dari anggaran itu akan digunakan untuk peremajaan unit angkot,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).
Ia menambahkan, angkot tetap menjadi moda penting bagi mobilitas masyarakat, termasuk pelajar. Kehadiran Trans Jatim, kata Amithya, bukan untuk mematikan angkot, tetapi justru memberi kesempatan bagi angkot untuk berperan lebih besar.
“Angkot itu kita berdayakan sebagai feeder,” tegasnya.
Amithya menilai Trans Jatim telah membuka akses transportasi yang lebih aman dan nyaman. Namun, ia menekankan perlunya evaluasi berkelanjutan karena layanan baru memerlukan waktu beradaptasi dengan kebutuhan warga.
Sementara itu, Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, memastikan integrasi Trans Jatim dilakukan tanpa mengabaikan nasib sopir angkot. Dishub bahkan menerapkan mekanisme penyerapan sopir angkot sebagai sopir Trans Jatim.
“Satu bus Trans Jatim menyerap lima sopir angkot,” jelasnya.
Dampak perpindahan sopir ke Trans Jatim juga ditangani dengan menugaskan armada angkot yang ditinggal sopir untuk memperkuat layanan angkutan sekolah. Angkot eksisting dengan tahun produksi di atas 2000 diarahkan untuk mendukung transportasi pelajar.
“Mereka dilibatkan dalam angkutan anak sekolah. Angkot dieksisting dengan syarat tertentu dan harus memberikan pelayanan yang baik,” katanya.
Dishub saat ini tengah merampungkan penyusunan trayek baru (rerouting) agar angkot bisa menjalankan fungsi feeder secara optimal.
“Kami ada yang perlu direrouting untuk mendukung Trans Jatim. Prosesnya masih berjalan,” ujar Widjaja.
Dukungan serupa datang dari paguyuban angkot. Koordinator Paguyuban, Stefanus Hari Wahyudi, memastikan bahwa Forum Paguyuban Komunikasi Angkutan Kota telah menerima kehadiran Trans Jatim setelah tercapai sejumlah kesepakatan dengan Pemkot dan DPRD.
“Tidak ada masalah lagi, karena kebijakan Pemkot Malang dan DPRD sudah bertemu,” katanya.
Salah satu poin kesepakatan adalah pengalihan operasional bus sekolah milik Pemkot Malang ke angkot, yang dinilai memberi ruang usaha baru bagi para sopir.
“Segera saja Pemkot Malang menepati janji. Pengalihan bus sekolah dialihkan ke angkot. Akhirnya rekan-rekan bisa menerima,” tegas Stefanus. (bob)