Kabupaten Malang, blok-a.com – Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus memperkuat strategi pengelolaan sampah berbasis hulu dengan menyasar rumah tangga. Upaya ini dianggap menjadi titik paling krusial dalam mencapai target besar zero waste dan zero landfill pada 2029.
Plt Kepala DLH Kabupaten Malang, Ahmad Dzulfikar Nurrahman atau akrab disapa Avi, menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak mungkin ditangani pemerintah sendiri, mengingat beban sampah harian yang terus bertambah.
“Ketika kita bergerak ke level rumah tangga, sasarannya adalah keluarga, di situ ada bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan rata-rata yang mengelola sampah di rumah tangga ini adalah ibu-ibu,” jelas Avi.
Karena itu, DLH membutuhkan mitra yang mampu masuk pada lingkup keluarga secara langsung. Hal itu juga dipengaruhi dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam lingkup pemerintahan.
“Rumah tangga ini jumlahnya banyak. Jika hanya diselesaikan dari SDM pemerintah jelas tidak akan selesai,” tegasnya.
Avi menjelaskan bahwa persoalan utama bukan pada sampah non-organik, melainkan organik. Menurutnya, dibutuhkan perhatian khusus dan edukasi secara langsung kepada masyarakat untuk mengelola sampah jenis ini.
“Komposisi terbesar adalah sampah organik. Sebenarnya momok masalah sampah adalah itu sampah organik,” katanya.
Ia menuturkan, ketika sampah organik tidak diolah, seluruhnya akan berakhir di TPA dan menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Nantinya tumpukan sampah organik menghasilkan gas metana.
“Itu artinya berakhir semua di TPA dan menimbulkan masalah seperti bau, pencemaran air dan udara juga. Ini mempengaruhi terkait dengan beberapa masalah akibat dampak perubahan iklim,” tambahnya.
Karena itu, DLH mendorong program yang menyasar masyarakat melalui berbagai mitra. Ia menyebut program-program sasaran pertamanya yakni masyarakat.
“Ketika kita mempunyai program-program yang sasarannya adalah masyarakat atau di hulu, maka kita harus mempunyai partner, salah satunya bank sampah untuk bisa mengakses ke seluruh masyarakat,” terang Avi.
Pegiat lingkungan Kabupaten Malang, Yayuk Hidayati, turut menjadi mitra DLH dalam menggerakkan perubahan perilaku masyarakat pada level akar rumput. Yayuk mengatakan upaya edukasi harus dilakukan sedini mungkin.
“Kalau di saya ini tingkat RT ya, saya membawa di empat RT. Di lembaga itu ada di sekolah TK, karena kita harus memberi edukasi ini dari dini,” ujarnya.
Yayuk menjelaskan bahwa edukasi anak-anak secara tidak langsung juga menyasar orang tuanya.
“Karena nantinya pasti orang tuanya akan ikut teredukasi,” katanya.
Menurut Yayuk, kendala paling umum adalah kemauan masyarakat mengantar hasil pilahan sampah ke bank sampah. Masalah jarak menjadi persoalan yang saat ini masih menjadi kendala dalam bank sampah.
“Masalahnya kalau bank sampah ini jauh, nasabahnya enggak akan mau datang,” ucapnya.
Selain memfasilitasi bank sampah, Yayuk juga mendorong penanganan sampah organik secara langsung di rumah warga. Ia mewajibkan setiap nasabah bank sampah memiliki fasilitas pengolahan sampah organik pribadi.
“Yang organik penanganannya nanti dijadikan biopori. Untuk biopori ini sifatnya wajib. Minimal satu rumah satu nasabah satu biopori,” jelasnya.
Namun, ketika terjadi kendala seperti tidak semua rumah memiliki lahan. Yayuk mengimbau dengan menggunakan kompostor portable atau alat pengurai sampah.
“Sekarang ini satu rumah satu kompostor portable. Jadi rumahnya mepet jalan tidak bisa dilubangi, harus membuat kompostor portable skala rumah tangga,” ujar Yayuk.
Ia menyebut kompostor portable dapat menampung sampah relatif lama program ini, kata Yayuk, harus dimulai dari kesadaran individu.
“Ini gerakan yang kita mulai. Kalau tidak dari diri kita, tidak akan selesai,” tegasnya.
Menurutnya, kedisiplinan ini menjadi syarat penting agar sampah organik tidak lagi menumpuk.
“Sehingga sampah ini harus habis. Nasabah itu harus mulai membuat biopori dan menambah kompostor portable,” pungkasnya. (yog/lio)