Kota Malang, blok-a.com – Program angkutan pelajar gratis di Kota Malang masih belum mencapai tahap pelaksanaan. Pemerintah Kota Malang dan sopir angkot hingga kini masih melakukan negosiasi terkait besaran tarif operasional.
Sekretaris Organda Kota Malang Purwono Tjokro Darsono mengatakan, awalnya Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang menawarkan tarif Rp3.600 per kilometer. Namun angka tersebut dinilai terlalu rendah oleh para sopir angkot.
“Nanti sistem pembayaran per kilometer, bukan dihitung per siswa. Sampai saat ini kalau dari dishub masih Rp5.000, kami ingin minimal Rp6.000. Sehingga masih cocok-cocokan tarif,” ujarnya, Senin (11/5/2026).
Menurut Purwono, apabila tarif ditetapkan Rp6.000 per kilometer, maka sopir bisa memperoleh sekitar Rp90 ribu per hari dengan jarak tempuh minimal 16 kilometer. Nominal tersebut dianggap lebih seimbang dengan biaya operasional kendaraan.
Ia menyebut, pendapatan itu nantinya juga dapat dimanfaatkan untuk perawatan armada agar tetap layak digunakan sebagai angkutan pelajar. Untuk mendukung program tersebut, Pemkot Malang telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,9 miliar. Mekanisme pembayaran nantinya dilakukan melalui koperasi angkot.
“Anggaran pemerintah tidak boleh langsung ke pribadi, jadi harus melalui koperasi. Saat ini ada empat koperasi angkot,” lanjutnya.
Selain itu, sopir juga diwajibkan membangun komunikasi dengan wali murid terkait jadwal penjemputan siswa. Sistem pemantauan berbasis lokasi juga disiapkan untuk memastikan armada beroperasi sesuai prosedur.
“Sistem sudah disiapkan, bisa melacak keberadaan sopir. Sehingga bisa terlihat siapa yang belum jalan atau semua sudah sesuai SOP. Sopir harus punya hp agar lokasi bisa terlacak,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dishub Kota Malang Widjaja Saleh Putra mengatakan, program angkutan pelajar gratis kini memasuki tahap finalisasi dan tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur. Dari total sekitar 177 armada angkot aktif di Kota Malang, sebanyak 80 unit akan disiapkan khusus untuk layanan pelajar.
“Angkutan pelajar itu pada jam tertentu tidak boleh dinaiki oleh penumpang umum, khusus jam berangkat dan pulang sekolah. Pelajar yang naik gratis, kalau di luar jam sekolah boleh dinaiki penumpang umum sebagai feeder. Sementara ini kita pakai sistem manual dulu,” kata Jaya. (yog/bob)