Kota Malang, blok-a.com – Universitas Negeri Malang (UM) memastikan belum memiliki rencana membuka maupun mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) seperti usulan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui program satu kampus satu SPPG.
Rektor UM, Hariyono menilai pengelolaan dapur MBG membutuhkan tenaga profesional dan penanganan teknis yang tidak sederhana. Karena itu, menurutnya pengelolaan SPPG belum menjadi fokus perguruan tinggi.
“Yang pertama kami belum berpikir ke arah sana, karena untuk mengurus SPPG dibutuhkan tim yang profesional. Itu alasan yang teknis,” kata Hariyono, dilansir dari laman resmi UM, Selasa (19/5/2026)
Selain faktor teknis, Hariyono juga mempertanyakan sejauh mana perguruan tinggi perlu terlibat langsung dalam operasional program makan bergizi gratis.
“Apakah kami sebagai perguruan tinggi itu mengurus hal-hal yang sifatnya sampai teknis itu? Ini yang menurut saya di Universitas Negeri Malang belum terpikirkan untuk mengurus SPPG,” ujarnya.
Menurutnya, pengelolaan dapur MBG sebaiknya dilakukan pihak yang memang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang tersebut. Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan program pemerintah tetap memperhatikan keberlangsungan usaha masyarakat yang sudah berjalan, termasuk kantin sekolah.
Meski belum berencana membuka SPPG, Hariyono menegaskan perguruan tinggi tetap dapat berkontribusi dalam program MBG melalui pendekatan akademik dan edukasi masyarakat.
“Perguruan tinggi lebih tepat memberikan dukungan dalam bentuk kajian-kajian,” katanya.
Ia menyebut kampus dapat membantu melakukan penelitian terkait standar higienitas makanan, kecukupan gizi hingga pola konsumsi sehat bagi anak dan remaja.
“Kajian mengenai sajian sudah higienis atau belum misalnya. Gizinya sesuai kebutuhan anak-anak remaja yang sedang tumbuh atau tidak,” bebernya.
Selain itu, perguruan tinggi juga dinilai bisa mendorong pemanfaatan pangan lokal sebagai bagian dari upaya kedaulatan pangan di masing-masing daerah.
“Sampai dengan untuk kedaulatan pangan, untuk di daerah-daerah tertentu itu disarankan menggunakan penghasil makanan di situ,” lanjut Hariyono.
Ia mencontohkan sumber pangan lokal seperti ubi maupun ikan laut perlu lebih dikenalkan kepada masyarakat sebagai alternatif makanan bergizi, terutama untuk mendukung tumbuh kembang anak.
“Anak-anak itu membutuhkan protein agar pertumbuhan otak dan tubuhnya terpenuhi. Sehingga kebijakan Presiden Prabowo untuk meminimalisir stunting dan menghasilkan anak-anak muda Indonesia ke depan yang lebih cerdas itu tercapai,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mendorong setiap perguruan tinggi memiliki minimal satu unit dapur MBG atau SPPG.
“Minimal punya satu SPPG dulu dan kalau bisa pasokannya berasal dari civitas akademika sendiri,” ujar Dadan dalam Forum U25 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Makassar, dikutip dari siaran pers, Rabu (29/4/2026). (bob)