Kabupaten Malang, blok-a.com – Wakil Bupati (Wabup) Malang, Hj Lathifah Shohib melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen RI). Dalam kunjungan tersebut, Lathifah diterima langsung oleh Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Didik Suhardi, Ph.D.
Dalam pertemuan itu, Bu Nyai Lathifah sapaan akrabnya membawa sejumlah usulan strategis di bidang pendidikan, salah satunya terkait pengamanan kembali kuota program nasional revitalisasi sekolah untuk Kabupaten Malang.
“Alhamdulillah, Pak Didik selaku Stafsus Menteri berkomitmen untuk mengakomodir kembali kuota serta beberapa usulan dari kita,” ujar Lathifah.
Ia menyampaikan Kemendikdasmen menyebut pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya dalam menyiapkan generasi unggul di masa depan. Karena itu, kementerian berkomitmen terus memberikan dukungan bagi sektor pendidikan di Kabupaten Malang.
“Stafsus juga menyampaikan bahwa Kementerian siap mendukung pendidikan di Kabupaten Malang, apalagi di sana terdapat SMA Taruna Nusantara yang hari ini juga dikunjungi langsung oleh Bapak Presiden,” tambahnya.
Selain revitalisasi sekolah, Wabup Malang juga mengusulkan peningkatan kapasitas tenaga pendidik, khususnya guru-guru yang berasal dari sekolah swasta. Ia menilai penguatan kompetensi pendidik menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara merata.
Tak hanya itu, Lathifah juga mendorong adanya penguatan program pendidikan luar sekolah sebagai langkah strategis untuk menekan angka anak putus sekolah di Kabupaten Malang.
Menanggapi aspirasi terkait sekolah tingkat SMA dan SMK, Lathifah menjelaskan meskipun kewenangan pengelolaannya berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun sebagai kepala daerah di wilayah asal peserta didik, pihaknya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan kebutuhan tersebut ke pemerintah pusat.
“Meski SMA dan SMK berada di bawah provinsi, tetapi karena lokasinya dan peserta didiknya dari Kabupaten Malang, sudah menjadi kewajiban moral saya sebagai Wakil Bupati untuk menyampaikannya ke kementerian,” pungkasnya. (yog/bob)