Kabupaten Malang, blok-a.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan mengerahkan dua unit helikopter water bombing untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo. Langkah tersebut diambil karena upaya pemadaman dari darat terkendala medan yang sulit dijangkau.
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, kebakaran yang terjadi di kawasan Gunung Bromo telah membakar sekitar 10 hektare lahan. Tim gabungan telah melakukan pemadaman dari darat, namun kondisi medan membuat proses penanganan belum optimal.
“Yang terbakar ini berada di lokasi yang susah dijangkau oleh manusia. Berdasarkan informasi dari wilayah, mereka meminta bantuan udara berupa helikopter water bombing,” kata Suharyanto.
BNPB untuk sementara menyiapkan dua unit helikopter. Jumlah tersebut akan dievaluasi kembali setelah dilakukan asesmen di lapangan.
“Dari hasil peninjauan nanti akan dilihat apakah dua unit helikopter water bombing ini sudah cukup. Berdasarkan pengalaman tahun 2023 saat Gunung Bromo terbakar, dua unit helikopter mampu membantu memadamkan kebakaran,” ujarnya.
Suharyanto menambahkan, helikopter ditargetkan segera diberangkatkan ke Jawa Timur. BNPB juga akan menyesuaikan jenis armada yang tersedia, baik helikopter Mi maupun Sikorsky.
Untuk mempercepat pengiriman, BNPB berencana mengalihkan armada dari operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan yang saat ini berlangsung di enam provinsi, yakni Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Selain dukungan udara, BNPB juga telah berkoordinasi dengan BMKG terkait kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Namun hingga saat ini upaya tersebut belum dapat dilakukan karena belum ada pertumbuhan awan hujan yang memadai.
“Kami sudah berkoordinasi dengan BMKG. Sampai siang ini belum ada pertumbuhan awan hujan, sehingga dalam beberapa hari ke depan operasi modifikasi cuaca belum bisa diselenggarakan,” jelasnya.
Di sisi lain, Suharyanto meminta seluruh elemen di daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Ia menekankan pentingnya mengaktifkan peran Desa Tangguh Bencana dan Forum Pengurangan Risiko Bencana.
“Jangan hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar berfungsi memberikan informasi kepada masyarakat, melakukan patroli, dan meningkatkan kewaspadaan ketika wilayahnya terancam bencana kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan,” pungkasnya. (yog/bob)