Kota Malang, blok-a.com – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana sempat mengutarakan bahwa prosesi wisuda di sekolah-sekolah di Kota Malang bukanlah hal yang wajib diadakan dan diikuti oleh peserta didik.
Namun keputusan tersebut berada di tangan wali siswa dan komite sekolah. Sekolah sendiri tidak diperbolehkan untuk menjadi penyelenggara wisuda.
Terkait hal ini, Blok-a.com mendapatkan sebuah laporan dari salah satu wali murid kelas 6 SDN Kauman 3 Malang yang mengatakan bahwa prosesi wisuda yang hukumnya tidak wajib itu terkesan menjadi wajib.
Hal ini dikarenakan biaya rangkaian prosesi kelulusan sudah ditarik di awal, dan tidak dapat ditarik kembali walau wali murid yang bersangkutan memutuskan untuk tidak mengikutinya.
Whistleblower yang meminta untuk tidak disebutkan namanya tersebut atau Mr X mengatakan, bahwa paguyuban wali murid dan komite sekolah awalnya menjanjikan dana bisa ditarik kembali.
Namun janji tersebut tidak terlaksana, karena anggaran yang digunakan menggunakan total dana dari seluruh murid.
“Anak-anak kelas 6 di SDN Kauman 3 kan mau wisuda, ditotal-total biayanya sekitar Rp 800.000. Totalnya hampir Rp 36 juta lah. Nah ini kan awalnya hanya wacana, yang tidak jadi ikut nantinya bisa ditarik lagi. Ternyata anggaran biaya itu sudah termasuk semua murid, jadi tidak bisa ditarik lagi,” tuturnya kepada Blok-A.com.
Pengumuman bahwa dana yang masuk sudah tidak dapat ditarik kembali juga disebut terkesan mendadak. Selain itu, Mr. X mengatakan bahwa wali murid tidak mendapatkan laporan keuangan yang mumpuni.
“Mendadak diumumkan dananya tidak bisa diambil lagi. Terus juga, tidak ada nota, tidak ada laporan yang detail soal keuangan. Kami cuma dikasih file Excel yang tidak detail,” ungkapnya.
Menurut Mr. X, kereseahan ini tidak hanya dirasakannya sendiri. Mayoritas wali murid yang berekonomi menengah kebawah juga banyak yang mengeluhkan keputusan tersebut. Bahkan, disebutkan dalam grup wali murid terjadi perpecahan.
“Di grup wali murid ini sampai jadi keributan, jadi bahan olok-olokan, karena memang banyak yang tidak kuat. Kecewa, kasihan, soalnya kan ini mau masuk SMP juga keluar uang lagi,” terangnya.
Mr. X menerangkan, mayoritas pendukung prosesi tersebut sebenarnya hanya tidak berani buka suara karena takut proses kelulusan anaknya dipersulit.
“Kebanyakan yang mendukung itu takut, kalau nanti anaknya gimana-gimana, kelulusannya gimana-gimana, makanya iya-iya saja. Padahal secara real itu banyak yang tidak setuju dan ingin uangnya kembali. Bisa dilihat sendiri lho, sekolahnya itu mayoritas dari keluarga menengah ke bawah. Jadi walau ada yang menilai itu uang kecil tapi untuk mayoritas kan kerasa juga,” ujarnya.
Sementara itu, dari keterangan Mr. X, pihak sekolah tidak campur tangan dalam urusan ini, hanya saja keberpihakannya lebih condong kepada komite.
“Pihak sekolah sebenarnya baik, yang bikin kecewa itu paguyuban dan komite. Ini juga kan acaranya inisiatif komite. Untuk guru-guru, seperti biasanya mau tidak mau cenderung membela komite,” ujarnya. (art/bob)