Kota Malang, blok-a.com – Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang tengah menyiapkan skema Buy The Service (BTS) untuk layanan angkutan sekolah yang mulai dianggarkan dalam RAPBD 2026.
Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, memastikan rencana tersebut sudah masuk pembahasan bersama DPRD. Namun, menurutnya untuk nominal nilai yang akan dianggarkan masih dalam tahap pembahasan.
“Tetapi kita masih belum muncul berapa rupiahnya, ya. Masih pembahasan. Tetapi yang pasti diajukan dan disediakan,” ujarnya.
Dishub menghitung kebutuhan armada untuk BTS angkutan sekolah sebanyak 80 unit angkot. Jumlah itu merupakan konversi dari total armada bus sekolah yang saat ini beroperasi.
“Kalau bus sekolah yang ada saat ini itu kan jumlahnya 6 plus 9 elf, jadi 15 totalnya. Nah itu istilahnya dikonversikan ke bus sekolah. Bentuk nantinya dalam konsep BTS. Kami membeli layanan dari angkutan kota (angkot) umum eksisting,” terangnya.
Pria yang akrab disapa Jaya ini menambahkan, akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk menentukan rute layanan yang nantinya akan dijalankan.
“Kami mengikuti dulu apa yang sudah dilakukan oleh disdikbud,” katanya.
Jaya menjelaskan, armada yang digunakan pastinya akan mengutamakan kelayakan jalan dan pastinya menjamin keamanan ketika digunakan. Ia menyebut akan mengoperasikan angkot eksisting yang memenuhi kelayakan.
“Kami menggunakan angkot eksisting yang memenuhi syarat. Artinya uji KIR-nya ada, kondisinya baik, buatan di atas tahun 2000,” tuturnya.
Ia menegaskan layanan angkutan sekolah berbasis BTS ini akan diberikan secara gratis bagi siswa. Terkait cakupan sekolah, terang Jaya Dishub akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran.
“Kami sesuaikan dengan jumlah anggaran. Kami maksimalkan,” bebernya.
Soal teknis operasionalnya, Jaya menganalogikan model yang sudah berjalan pada bus sekolah saat ini. Nantinya para siswa akan berkumpul di suatu tempat untuk menunggu jemputan dari program ini.
“Ya, persis seperti yang sudah dilakukan bus sekolah. Nanti mereka dijemput di satu shelter gitu, bukan datang ke rumah masing-masing,” tuturnya.
Jaya menargetkan program ini bisa mulai berjalan pada awal 2026. Saat ini, pembahasan teknis, termasuk penyusunan peraturan Wali Kota (Perwal), tengah dilakukan.
“Teknisnya memang sekarang ini masih kami diskusikan dengan teman-teman dewan. Di awal 2026 kami susun teknisnya termasuk sekarang ini kami sedang menyusun Perwalnya. Target implementasi mudah-mudahan di awal tahun, lah.” pungkasnya. (yog/lio)