Kota Malang, blok-a.com – Proses pendaftaran Bakal Calon (Bacalon) Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang diwarnai protes dari sejumlah kader. Aspirasi tersebut disuarakan para Pengurus Kelurahan (PL) dengan memasang sejumlah banner di Kantor DPD Partai Golkar Kota Malang, Sabtu (13/12/2025).
Sejumlah PL dari berbagai kecamatan menyampaikan tuntutan agar pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Kota Malang digelar sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, serta melibatkan aspirasi kader di tingkat akar rumput.
Pengurus Kelurahan Sukoharjo, Bambang Sugeng, mengatakan selama ini aspirasi PL kerap tidak terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam persiapan Musda.
“Kami membawa aspirasi teman-teman PL yang selama ini merasa diabaikan. Tidak pernah diajak bicara atau dimintai usulan terkait Musda. Seolah semua ditentukan dari atas tanpa melibatkan aspirasi dari bawah,” ujarnya.
Meski demikian, Bambang menegaskan pihaknya tidak mempersoalkan figur-figur yang maju sebagai bacalon Ketua DPD Golkar Kota Malang. Menurutnya, seluruh kandidat merupakan kader terbaik partai.
Namun ia berharap, proses Musda dapat berjalan demokratis dan tidak terkesan ditentukan secara sepihak.
“Kami ingin Musda yang baik dan benar, sesuai AD/ART. Jangan ada kesan ‘tangan besi’. Beri kesempatan kepada semua calon dan beri ruang kepada kami sebagai akar partai untuk menyampaikan aspirasi,” tegasnya.
Selain itu, Bambang juga mempertanyakan keputusan pelaksanaan Musda yang dialihkan ke Surabaya. Ia menilai kondisi Kota Malang saat ini kondusif dan tidak memiliki kendala berarti untuk menggelar Musda.
“Kami sebenarnya berharap Musda dilaksanakan di Kota Malang. Situasinya kondusif. Itu yang belum kami pahami, kenapa harus dialihkan ke Surabaya,” katanya.
Meski menyampaikan kritik, Bambang menegaskan bahwa aspirasi tersebut murni berasal dari PL dan tidak ditujukan untuk memprotes calon tertentu. Ia memastikan kader di tingkat bawah tetap solid dan loyal terhadap keputusan partai.
“Kami tetap kader Golkar. Apa pun keputusan dari atas akan kami terima. Kami hanya ingin aspirasi dari bawah ini didengar sebagai nutrisi bagi partai,” terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Kota Malang, Yuliono, menilai aksi penyampaian aspirasi tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi internal partai.
“Saya kira ini hal yang wajar. Silakan saja menyampaikan aspirasi, tidak ada masalah. Soal berpengaruh atau tidaknya, nanti akan ditentukan dalam Musda yang berlangsung di Surabaya,” jelasnya.
Yuliono juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Musda di Surabaya merupakan kewenangan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur.
“Kami dari DPD Golkar Kota Malang mengajukan jadwal Musda. Namun lokasi pelaksanaan ditetapkan oleh DPD Provinsi. Terkait pertimbangannya, kami belum mendapatkan penjelasan detail,” pungkasnya. (bob)