Kota Malang, blok-a.com – Komisi C DPRD Kota Malang menegaskan dukungan terhadap rencana pembangunan jalan tembus di kawasan Griya Shanta, Kecamatan Lowokwaru. Dewan menilai proyek tersebut penting untuk kepentingan masyarakat luas sekaligus memperlancar akses kawasan.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, mengatakan pihaknya sebelumnya sudah menerima audiensi dari warga RW 12 Griya Shanta pada Juni 2025 lalu. Saat itu, warga menyampaikan penolakan karena belum ada komunikasi yang jelas dari Pemkot Malang maupun pihak pengembang, serta belum terkonfirmasi status jalan yang dimaksud.
“Waktu itu memang warga menolak karena belum ada komunikasi dari Pemkot dan pengembang, dan status jalan belum terkonfirmasi sebagai PSU,” jelas Dito.
Namun, setelah dilakukan kajian dan penelusuran lanjutan, Komisi C menemukan adanya perkembangan positif. Menurut Dito, pihak pengembang kini sudah mulai berkomunikasi dengan warga dan tokoh masyarakat. Bahkan, hasil pertemuan itu sudah terdokumentasi.
Rencana Pembangunan Jalan Tembus Perumahan Griyashanta Kota Malang Tuai Penolakan
“Kelihatannya sudah ada progres positif. Komunikasi mulai terbangun, meskipun memang masih ada satu-dua RT yang belum sepenuhnya setuju,” ujarnya.
Dito juga menegaskan bahwa hasil koordinasi Komisi C dengan Dinas PUPRPK, Dinas Perizinan, dan Satpol PP menunjukkan status jalan tersebut sudah tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK). Selain itu, jalan itu juga telah diserahkan kepada Pemkot Malang sebagai Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) melalui berita acara resmi.
“Artinya, secara de jure dan de facto, jalan itu sudah menjadi kewenangan Pemerintah Kota Malang,” tegasnya.
Dengan kondisi itu, DPRD menilai langkah pemerintah untuk melakukan intervensi pembangunan fasilitas umum di kawasan tersebut sudah sesuai aturan, apalagi jika tujuannya untuk kepentingan publik.
“Kepentingan umum tentu menjadi prioritas bagi pemerintah maupun DPRD Kota Malang,” ungkap Dito.
Meski begitu, Dito tetap menekankan pentingnya komunikasi yang intensif dengan warga yang masih belum sepakat. Menurutnya, sebagian warga yang awalnya menolak kini mulai bisa menerima setelah ada dialog dan keterbukaan informasi.
“Sudah ada progres yang positif. Beberapa warga yang awalnya menolak, sekarang mulai bisa menerima. Tinggal bagaimana komunikasi ini terus dijaga dan diperkuat,” pungkasnya.