Blitar, blok-a.com – Tiga organisasi ekstra kampus (ormek) di Blitar menepis informasi terkait pemberitaan yang beredar di berbagai media mengenai audiensi yang diinisiasi Front Mahasiswa Revolusioner (FMR) dengan Kapolres Blitar, Kamis (8/8/2024) lalu.
Dalam pemberitaan, disebutkan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) terlibat dalam agenda tersebut.
Padahal, tidak ada konfirmasi ataupun koordinasi yang dilakukan oleh FMR kepada ketiga pimpinan organisasi mahasiswa di Blitar tersebut.
Ketua PC PMII Blitar, Muhammad Thoha Ma’ruf menyebut, pencatutan nama organisasi dalam forum tersebut tidak bisa dibenarkan.
“Tidak pernah ada komunikasi sebelumnya terkait audiensi ini, tiba-tiba nama kami (PMII, GMNI, HMI Blitar) disebutkan dalam audiensi yang membahas berbagai persoalan itu. Tentu ini tidak bisa dibenarkan, karena mencatut nama organisasi kami,” kata Muhammad Thoha Ma’ruf, Sabtu (10/8/2024).
Sementara Ketua DPC GMNI Blitar, Vita Nerizza Permai juga kesal dengan pencatutan nama organisasi yang dipimpinnya dalam audiensi FMR dengan Kapolres Blitar.
“Kami menegaskan tidak pernah memberikan surat mandat kepada anggota maupun kadernya untuk mengikuti dalam audiensi tersebut,” kata Vita.
Ditambahkannya, GMNI, HMI dan PMII juga tidak pernah menunjuk kader yang yang terlibat sebagai perwakilan dalam audiensi dengan Polres Blitar.
“Aturan kami, setiap perwakilan organisasi yang terlibat dalam dialog dengan pihak eksternal harus mendapatkan surat mandat resmi dari organisasi,” imbuhnya.
Formateur HMI Cabang Blitar, Qithfirul Aziz mengimbau kepada semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan pada media.
“Kami berharap bahwa kesalahpahaman ini dapat segera diselesaikan melalui komunikasi dengan pihak terkait ” kata Qithfirul Aziz.
Aziz menegaskan, dalam situasi tersebut, penting bagi semua pihak, baik dari pihak mahasiswa maupun kepolisian untuk menjaga komunikasi yang transparan dan kooperatif. Demi menghindari kesalahan informasi yang dapat mempengaruhi hubungan antara organisasi mahasiswa dan kepolisian di Blitar.
“Karena informasi yang beredar di media massa dan media sosial tersebut menimbulkan kegaduhan di internal GMNI, HMI, dan PMII Blitar. Sehingga diperlukan pemahaman kepada semua pihak agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua LSM Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Mohammad Trijanto menyampaikan, apabila dirinya menemani mahasiswa dari FMR, HMI, GMNI, dan HMI dalam audiensi bersama Kapolres Blitar, AKBP Wiwit Adisatria.
Dalam kesempatan tersebut, Trijanto menyampaikan ada beberapa agenda disampaikan kepada Kapolres Blitar. Sejumlah pembahasan mengenai pertambangan, pengeroyokan, hingga pemalsuan surat KPK di Blitar. (jar)