Kabupaten Malang, blok-a.com – Wakil Bupati (Wabup) Malang, Hj Lathifah Shohib melakukan gerak cepat untuk mengamankan program strategis 2026 di Kabupaten Malang. Langkah tersebut ditunjukkan dengan berkunjung dan melakukan audiensi ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (7/1/2026) pagi.
Audiensi yang berlangsung di Ruang SS 1 Kementerian PPN/Bappenas tersebut, Wabup Malang yang akrab disapa Bu Nyai Lathifah diterima langsung oleh jajaran deputi yang membidangi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pendidikan Dasar dan Menengah, Perikanan dan Kelautan, Pertanian, serta Kewilayahan.
Bu Nyai Lathifah menerangkan, pengembangan desa wisata di Kecamatan Poncokusumo menjadi salah satu atensi dalam audiensi ini.
“Alhamdulillah, saya diterima dengan baik pada audiensi hari ini. Salah satu hasil yang disepakati adalah pengembangan wisata di Kecamatan Poncokusumo, khususnya Desa Ngadas dan Desa Gubukklakah, yang dalam waktu dekat akan segera disodorkan untuk mendapatkan Keppres,” katanya.
Selain sektor pariwisata, audiensi tersebut juga membahas penguatan sektor perikanan. Bu Nyai Lathifah menyampaikan Kementerian PPN/Bappenas akan segera memproses dua usulan tambahan Kampung Nelayan tahap kedua yang sebelumnya terkendala persoalan administrasi.
“Dua usulan kampung nelayan sebelumnya mengalami beberapa permasalahan administrasi. Sepulang dari Jakarta ini, saya akan mengajak Kepala Dinas Perikanan untuk segera menuntaskan permasalahan tersebut dan kembali menyodorkan usulan ke Kementerian PPN/Bappenas. Harapan saya, di rentang tahun 2026 Kabupaten Malang memiliki tiga kampung nelayan, termasuk Pujiharjo,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pengembangan kampung nelayan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung Asta Cita Presiden, khususnya di sektor perikanan dan kelautan.
Pada sektor pendidikan, Bu Nyai Lathifah menyampaikan kabar positif terkait program revitalisasi sekolah. Kementerian PPN/Bappenas berupaya memenuhi bahkan membuka peluang penambahan kuota untuk Kabupaten Malang.
“Beberapa waktu lalu saat audiensi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kuota revitalisasi sekolah untuk Kabupaten Malang tidak terpenuhi dan terancam kehilangan sekitar 77 slot. Alhamdulillah, Kementerian PPN/Bappenas akan berupaya mengembalikan bahkan menambah kuota program revitalisasi sekolah,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, pada awal Februari 2026, Wabup Malang berencana kembali ke Kementerian PPN/Bappenas dengan membawa Bappeda Kabupaten Malang serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan finalisasi detail program-program strategis tersebut.
Langkah cepat ini diharapkan mampu memperkuat posisi Kabupaten Malang dalam memperoleh dukungan program nasional yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. (yog/bob)