Kota Malang, blok-a.com – Dinas Perhubungan Kota Malang mencatat ada hampir 1.400 armada angkutan kota (angkot) yang saat ini masih aktif berlalu-lalang dan mengangkut penumpang di Kota Malang dari hari ke hari.
Namun dari jumlah tersebut, ternyata sekitar 1.000 di antaranya dinilai tidak laik jalan. Baik karena kondisi fisik yang kurang memenuhi kriteria, maupun syarat administratif yang tidak terpenuhi.
“Semuanya total hampir 1.400, yang layak itu sekitar 430an. Layak itu layak fisk, layak administrasi dari STNK, uji KIR, trayeknya. Kalau fisik ya body dan bagus untuk di jalan, ya,” terang Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Widjaja Saleh Putra.
Salah satu hal yang menjadi sebab banyaknya angkutan kota yang kurang layak jalan ini, dinilai karena rata-rata angkutan kota masih menjadi aset pribadi dan keterlibatan pemerintah masih minim.
“Dasarnya mereka ini selama ini kendaraannya milik sendiri, ya. Mereka biaya operasional diatasi sendiri, mencari-cari (penumpang) sendiri, keterlibatan pemerintah hanya pada penetapan tarif dan jalur trayek,” terang Widjaja.
Oleh karena itu, salah satu upaya Pemerintah Kota Malang untuk kembali menghidupkan pamor angkot di Kota Malang sebagai metode transportasi masyarakat, adalah dengan memberikan subsidi kepada para pengusaha angkot.
“Namun subsidi ini harus dalam bentuk tender, dalam bentuk lelang. Bukan dalam bentuk BBM karena sudah tidak relevan. Tapi bisa dalam bentuk perbaikan kendaraan misalnya diberi AC, dikasih GPS, dikasih CCTV, seperti di Solo,” ungkap Djaja.
Bahkan, Djaja mengungkapkan, ada pula opsi pemberian skema gaji untuk para sopir angkot dari APBD.
“(Ada juga opsi) supirnya itu, digaji oleh APBD. Nanti kita upayakan bisa menghidupkan angkot lagi. Skemanya bagaimana, nanti kita diskusikan dengan para pelaku,” terang Djaja.
Namun ia juga mengakui rencana ini tingkat kesulitannya tinggi, terutama dalam hal biaya pelaksanaannya.
Sehingga, masyarakat Kota Malang masih harus sedikit menunggu hingga skema yang ditelurkan benar-benar matang.
“Ini kan tingkat kesulitannya tinggi. Di antaranya biayanya. Yang penting itu begini, Pak. Kita ingin memindahkan dari masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dipindahkan ke transportasi umum. Prinsipnya adalah kita harus memulai,” tegasnya.(mg3/lio)