Kota Malang, blok-a.com – Seluruh fraksi DPRD Kota Malang menyuarakan berbagai pendapat mereka dalam lanjutan Rapat Paripurna DPRD Kota Malang yang dilangsungkan pada Kamis 30 November 2023.
Terdapat beragam pendapat yang diutarakan oleh para anggota dewan. Eko Herdiyanto dari Fraksi PDIP yang menjadi pembicara pertama mengutarakan beberapa tuntutan dan saran, salah satunya berkaitan dengan penanggulangan banjir di Kota Malang.
“Permasalahan penanganan banjir di Jl Soekarno-Hatta, Sigura-gura, Semeru, dana beberapa wilayahh menjadi pertanda kuat bahwa Malang tidak sedang baik-baik saja,” tutur perwakilan fraksi saat rapat paripurna DPRD Kota Malang, Kamis (30/11/2023).
Oleh karena itu, Fraksi PDIP berharap dana pengelolaan dan pengembangan system drainase sebesar 59 miliar rupiah harus bisa mengurai permasalahan banjir yang semakin akut.
Sementara itu Ahmad Farih Sulaiman dari Fraksi PKB salah satunya mengungkapkan penolakan pada system full day school yang mengancam keberadaan lembaga non-formal di Kota Malang seperti contohnya Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al Qur’an.
Bayu Rekso Aji dari Fraksi PKS juga mengutarakan usulannya yaitu agar pemerintah Kota Malang mendorong terbentuknya UPT parkir yang telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2021. Dengan begitu parkir di Kota Malang dapat lebih tertata serta pendapatan daerah lebih maksimal. Tidak lupa juga menyinggung penertiban bangunan yang berada di sekitar saluran drainase.
Eddy Widjanarko dari Fraksi Golkar dan Nurul Faridawati dari Gerindra mengusung tuntutan yang sama, yaitu percepatan penyerahan Prasarana dan Sarana Utilitas di perumahan-perumahan agar masyarakat bisa damai menghuni rumah baru mereka tanpa rasa khawatir.
Terakhir Lookh Makhfudz atas nama Fraksi Damai Demokrasi Indonesia yang terdiri dari partai Demokrat, PAN, Nasdem, Perindo, dan PSI menyarankan penyertaan modal BUMD agar kontribusinya bisa signifikan dalam melayani masyarakat.
Sebelum sidang berakhir, sempat juga salah satu peserta siding menyuarakan keluhan masyarakat Kedungkandang yang kesulitan mendapatkan air bersih karena air PDAM sering mati. Ia menyampaikan bahwa keluhan masyarakat ini sudah menggaung selama tiga minggu, dan meminta pihak yang bertanggungjawab untuk menyegerakan koordinasi terkait masalah tersebut.
Di akhir persidangan, seluruh fraksi dan peserta sidang menyatakan menerima dan menyetujui semua hasil rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. (mg1/bob)