Kota Malang, blok-a.com – DPRD Kota Malang temukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terbanyak di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena pembelajaan gaji.
Ternyata sejumlah dinas di Kota Malang penyerapan pembelajaan gaji pegawai-nya tidak maksimal.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika menjelaskan, rata-rata SiLPA dari pembelajaan gaji setiap dinas itu kisaran Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar.
“Pembelajaan gaji rata-rata per OPD itu (yang jadi SiLPA) antara Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar acressnya dari APBD murni,” jelasnya usai Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Rancanangan KUPA-PPAS ABPD TA 2024, Kamis (25/7/2024).
Made menjelaskan, SiLPA dari pembelajaan gaji pegawai itu muncul karena sejumlah dinas di Kota Malang menganggarkan gaji terlalu besar dengan harapan adanya tambahan CPNS atau PPPK.
Namun yang terjadi tidak sesuai harapan. Ternyata tahun ini tidak ada tambahan.
“Terbesar SiLPA dari sisa gaji. Artinya beberapa dinas itu penganggaran gajinya terlalu besar berharap ada tambahan CPNS atau PPPK ternyata tidak ada,” kata dia.
Made menambahkan, pembiayaan gaji itu tidak bisa diutak-atik lagi karena itu APBD murni.
Akhirnya kelebihan pembiayaan gaji per-OPD itu digeser menjadi program-program.
“Jadi anggaran itu kelebihan kita geser jadi program,” kata dia.
Dia pun mencontohkan program yang dianggarkan melalui SiLPA itu ialah program sekolah Lansia dan pemberdayaan driver Ojol perempuan di Dinsos.
“Nah ketimbang jadi SiLPA mending menjad program contoh kita menambahkan di program Lansia di Dinsos, acress gajinya kita bisa menambahkan Rp 750 juta untuk pembelanjaan lansia dan ojek online perempuan,” jelasnya. (bob)