Tahun Politik, DPRD Kota Malang Bentengi Anggaran dari Kepentingan Politis

Di Rapat Paripurna, Ketua DPRD Kota Malang Sentil Wahyu Hidayat Soal Giat Pemkot Berbau Politis
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, Rabu (24/7/2024) (blok-a/Satria Akbar Sigit)

 

Kota Malang, blok-a.comDPRD Kota Malang terus menekankan pemanfaatan anggaran secara efektif di tahun 2024, yang merupakan tahun politik. Salah satu contohnya adalah dengan mengebut pembahasan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD tahun anggaran 2024 pada hari Rabu (24/7/2024).

Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menyatakan, dewan telah meneliti betul penyerapan anggaran agar dapat memberikan manfaat ke masyarakat secara maksimal.

“Ini memang tahun krusial ya, dimana 2024 itu tahun politik, puncaknya ada di tahun ini. Kami kemarin di kebijakan umum anggaran betul-betul mengoreksi dan mengurangi atau menambah beberapa anggaran yang memang dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Made.

Terkait tahun politik ini, Made mengatakan DPRD Kota Malang berfokus pada pengawasan anggaran agar tidak digunakan untuk kepentingan politik.

“Inilah kemarin yang kita kupas betul. DPRD Kota Malang sebagai bidang pengawasan betul-betul menyisir untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang akan dipolitisasi. Sebentar lagi di RAPBD-nya, itu lebih rinci lagi akan kita lihat. Tapi paling tidak gelondongannya sudah jelas tidak boleh keluar dari kebijakan itu,” ujar Made.

Made mencontohkan bahwa anggaran tambahan terbesar dialokasikan untuk Dinas Pendidikan, sebesar 11 miliar rupiah.

“Contohnya untuk Dinas Pendidikan yang paling banyak tambahan anggarannya 11 miliar sekian, itu ternyata kan masih banyak hak-hak guru honorer terutama guru-guru PAUD yang belum terpenuhi.,” katanya.

Selain itu, anggaran tambahan sebesar 12 miliar rupiah juga dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Kota Malang, khususnya untuk Universal Health Coverage (UHC).

“Kemudian Dinas Kesehatan Kota Malang, UHC kesehatan Kota Malang sudah tertutup semua. Sampai Desember premi sudah terbayar. Ada tambahan 12 miliar di situ. Ini yang mendasar,” tambah Made.

Untuk sektor infrastruktur, anggaran juga disiapkan untuk kebutuhan insidentil, terutama menghadapi musim hujan.

“Kemudian PUPR, kita buat untuk insidentil. Karena sebentar lagi musim hujan, pasti akan banyak kegiatan-kegiatan yang membutuhkan anggaran, kemudian kita juga menunjang Tugu Tirta dengan memberikan anggaran HIPAM,” jelasnya.

Made mengatakan bahwa alokasi tambahan tersebut lebih memberikan manfaat kepada masyarakat daripada digunakkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kegiatan politik.

“Daripada anggaran digunakan untuk hal-hal yang sifatnya dalam tanda kutip kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa dan dimanfaatkan untuk kegiatan politik, itu semua diarahkan ke situ,” terang Made. (art/bob)