Hari Pertama Kampanye di Kota Malang, Dua Tim Peserta Pemilu 2024 Langsung Beraksi

Ketua KPU Kota Malang Aminah Asminingtyas

 

Kota Malang, blok-a.com – Selasa 28 November 2023 adalah titik awal dimulainya masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kota Malang. Kepala Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang Aminah Asminingtyas menyebutkan bahwa sudah ada dua dua tim peserta Pemilu 2024 yang menggelar kampanye.

“Yang sudah bergerak hari ini ada dua. Yaitu dari tim sukses pasangan capres-cawapres nomor dua yang bergerak di lima kecamatan dan satu cybermall. Di lima kecamatan tersebut mereka bergerak di pasar-pasar, dan ada juga PKS yang tadi pagi melakukan flashmob di bundaran Alun-alun Tugu,” terangnya.

Terkait mekanisme kampanye yang dilakukan oleh para tim sukses, Aminah menerangkan bahwa semua sudah ada peraturannya yaitu di PKPU Nomor 15 Tahun 2023.

“Semua terkait dengan mekanisme waktu, apa saja yang dikampanyekan, jenis-jenis kampanyenya apa, kapan dilakukan, kemudian apa saja larangannya itu sudah ada peraturannya dan disosialisasikan kepada para pihak terutama kepada peserta pemilu baik itu partai, individu untuk calon DPD, dan Caleg,” ungkap Aminah.

Dalam PKPU tersebut, bentuk kampanye yang diijinkan antara lain pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat pasangan Capres dan Cawapres, serta kampanye di media sosial.

Masa kampanye ini akan berlangsung selama 75 hari dimulai dari hari ini hingga Sabtu 10 Februari 2024. Setelahnya masyarakat akan diberikan masa tenang selama 3 hari sebelum masuk masa pemilu calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif.

Dalam masa tenang itu, seluruh tim sukses dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Adapun jika melanggar, mereka akan diancam pasal 521 UU pemilu, dengan hukuman kurungan maksimal dua tahun dan denda maksimal 24 juta rupiah.

Pelanggaran yang dimaksud bukan hanya tentang masalah waktu kampanye, tapi juga beberapa hal lain seperti besarnya anggaran kampanye apakah sesuai dengan yang ditentukan. Adapun jika terjadi pelanggaran dalam berbagai bentuk, Bawaslu lah yang kemudian akan turun tangan.

“Yang memiliki domain mengurusi terkait pelanggaran dan laporan pelanggaran adalah Bawaslu, KPU hanya memberikan rambu-rambu terkait dengan pelaksanaan kampanye. Selain itu, Bawaslu juga mengawasi KPU dalam menjalankan tugasnya apakah sudah sesuai peraturan,” terangnya. (mg3/bob)