Kota Malang, Blok-a.com – Potensi Gen Z atau Generasi Z untuk menjadi Golongan Putih (Golput) cukup besar di Pemilu 2024 ini. Sebab, mereka dinilai tidak tahu pengetahuan siapa yang akan dipilih meskipun APK masif disebar di jalanan.
Salah satunya adalah Reyhan. Dia mengaku berusaha memilih yang terbaik. Dia melakukan riset dari berbagai media hingga menanyakan opini.
Sebagai pemilih perdana dalam Pemilu 2024 mendatang, pemuda Kecamatan Blimbing itu masih kebingungan. Dia juga merasa tidak terbantu dengan berbagai sosialisasi jalur Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di berbagai tempat.
“Ini kesempatan perdana dan aku mau menggunakannya dengan baik,” beber lelaki 20 tahun ini.
Sementara itu, ada pula yang apatis terhadap Pemilu 2024 ini.
Salah satunya adalah sebut saja Ipul, laki-laki berusia 25 tahun ini, warga Kecamatan Sawojajar. Pekerja bengkel motor ini skeptis soal pemerintahan. Hal itu lahir dari berbagai permasalahan di sekitarnya yang tak kunjung selesai, salah satunya Kanjuruhan.
“Jangan jauh-jauh, (peristiwa) Kanjuruhan aja nggak selesai, buat apa memilih?” kata dia.
Oleh karena itu, Anggota Rumah Keadilan dan Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Universitas Brawijaya, Luna Dezeana Ticoalu, juga menyebut peluang Gen Z untuk menjadi golongan putih (golput) suara cukup mengkhawatirkan.
“Banyak sekali fenomena di lapangan mahasiswa dan memang generasi Z itu banyak yang tidak mempercayakan pemerintah,” ujar Luna.
Dilansir dari KataData berdasarkan usia pemilih sejak Juli 2023, jumlah pemilih Gen Z mencapai 46,8 juta jiwa, di atas baby boomer. Gen X juga merajai pemilihan suara sebesar 57,5 juta jiwa.
Menurut pengamat politik Universitas Widya Gama (UWG), Muhammad Ramadhana Alfaris, memang fenomena tersebut bisa menciptakan ketidakadilan dalam Pemilu mendatang.
“Bisa juga dikatakan tidak fair jika para calon tidak mensosialisasikan keunggulan dirinya dalam menerapkan konsep perwakilan rakyat. Seperti silaturahim ke tokoh-tokoh masyarakat atau publik pada umuminya. Teknik tradisional itu masih kental di masyarakat Indonesia yang mencerminkan keadaban. Jadi bukan sekedar pasang baliho saja, melainkan kontribusi positif kepada masyarakatnya juga penting,” kata dia.
Sementara, konteks lain dari keadilan masih bisa terlihat apabila seluruh masyarakat termasuk para pemuda terlibat untuk menyumbang suara.
Menurut dia, sejatinya tidak semua Gen Z mengerti politik secara penuh. Sejauh ini, politik hanya dikenal dengan aktivitas Pemilu saja dan pencoblosan. Rama menilai, hal itu merupakan fenomena gagalnya edukasi politik ke Gen Z.
“Pemasangan baliho, banner dan sejenisnya itu cara konvensional dalam aspek promosi khususnya calon legislatif. Bagi Gen Z memang tidak terlalu pengaruh karena kurangnya sosialisasi calon tersebut ke semua lini. Sehingga beberapa Gen Z akan memilih orang yang dikenal saja dan masukan dari orang tuanya atau aktor sosial terdekatnya,” beber dia.
Gen Z, lanjut dia, berada di titik jenuh. Ada sebuah situasi yang terus berulang dalam Pemilu yang disaksikannya bertahun-tahun.
“Perlu ada penyegaran baru untuk mengimbangi perkembangan zaman, sehingga dapat merevitalisasi gairah politik untuk Gen Z dengan cara yang renewal (pembaruan) untuk bisa membidik Gen Z dan segmen lainnya,” tegas Rama. (wdy/bob)