Kota Malang, blok-a.com – Gejolak internal Partai Golkar Kota Malang kian memanas. Sejumlah kader menyegel Kantor DPD Partai Golkar Kota Malang sebagai bentuk penolakan terhadap hasil Musyawarah Daerah (Musda) yang dinilai sarat kejanggalan dan intervensi.
Aksi penyegelan tersebut merupakan lanjutan dari kekecewaan kader terhadap pelaksanaan Musda yang disebut tidak sesuai mekanisme organisasi dan melanggar Juklak-Juknis serta AD/ART Partai Golkar.
Sekretaris Bidang Organisasi DPD Golkar Kota Malang, Bambang Agus Suryanyo, menuding Musda dijalankan secara sepihak tanpa melalui tahapan yang semestinya.
“Musda ini sangat memprihatinkan. Prosesnya tidak melalui mekanisme yang benar. Tidak ada pleno yang melibatkan PK, sayap partai, maupun ormas yang memiliki hak suara,” ujar salah satu perwakilan kader, Minggu (14/12/2025).
Kekecewaan memuncak saat pelaksanaan Musda yang digelar di Kantor DPD Golkar Jawa Timur. Para kader mengaku memilih walkout karena menilai forum tidak lagi mencerminkan demokrasi internal partai.
“Hampir semua peserta walkout. Dari PK, ormas, sayap, sampai pleno DPD. Keputusan Musda ini hasil pengondisian. Ini pembohongan demokrasi,” tegasnya.
Dalam Musda tersebut, Djoko Prihatin disebut ditetapkan sebagai Ketua DPD Golkar Kota Malang. Namun hasil itu secara tegas ditolak oleh para kader yang melakukan walkout. Mereka menilai penetapan tersebut merupakan hasil rekayasa dan intervensi pihak tertentu.
Kader juga menyoroti kinerja Steering Committee (SC) Musda yang dinilai tidak bekerja secara kolektif. Bahkan, salah satu anggota SC mengaku tidak pernah dilibatkan dalam rapat, termasuk pada proses pendaftaran dan verifikasi bakal calon.
“Pendaftaran hanya dibuka tiga jam. Ini tidak etis dan terkesan kucing-kucingan. Seharusnya dibuka secara terbuka dan wajar,” ungkapnya.
Sebagai bentuk perlawanan, para kader menyatakan sikap menolak hasil Musda dan menyegel Kantor DPD Golkar Kota Malang. Mereka juga mewacanakan Musda tandingan sebagai upaya mengembalikan kedaulatan kader.
“Kami akan mendeklarasikan Musda tandingan dan mengukuhkan Ketua DPD Golkar Kota Malang versi kader di bawah,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Dewan Pertimbangan DPD Golkar Kota Malang, Agus Sukamto, menyatakan sikap mengikuti mayoritas kader yang melakukan walkout. Ia menilai Musda seharusnya menjadi ajang konsolidasi, bukan justru memicu konflik internal.
“Secara pribadi saya menilai Musda ini abnormal, dari pendaftaran hingga pelaksanaan. Ada pemaksaan kehendak yang tidak etis dan tidak menghargai kader,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sejumlah tahapan Musda yang dinilai menyimpang dari aturan, termasuk proses dukungan yang tidak melalui pleno serta munculnya isu barter kepentingan.
“Kami bergerak karena sejak awal prosesnya sudah tidak normal. Hari ini klimaksnya,” pungkasnya. (bob)