Blitar, blok-a.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar menggelar rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kota Blitar masa jabatan tahun 2024 – 2029.
Sebanyak 25 calon legeslatif (pileg) terpilih pada pileg 2024 mengucapkan sumpah/janji sebagai anggota DPRD Kota Blitar di Graha Paripurna, Jumat (23/08/2024).
Pelantikan anggota DPRD Kota Blitar masa jabatan 2024 – 2029 tersebut, disambut dengan aksi demo dari aliansi mahasiswa se-Blitar Raya.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi mahasiswa yakni, GMNI, HMI, dan PMII tersebut, mendatangi gedung DPRD Kota Blitar untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan kepada anggota DPRD yang baru saja dilantik.
Mereka menuntut anggota DPRD Kota Blitar yang baru, untuk tetap berkomitmen dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan janji yang telah diucapkan kepada masyarakat Kota Blitar.
Dalam orasinya perwakilan mahasiswa menyampaikan, pentingnya para anggota dewan untuk menepati janji-janji politiknya kepada masyarakat Kota Blitar yang telah mereka sampaikan saat kampanye.
Selain menyampaikan tuntutan, mereka juga meminta agar semua anggota DPRD yang baru saja dilantik agar keluar dari gedung dan duduk bersama, untuk berdialog secara langsung.
Bahkan mahasiswa juga minta agar semua anggota dewan menandatangani di atas kain putih sebagai simbol komitmen anggota dewan untuk selalu mendengarkan aspirasi rakyat dan menjaga integritas dalam melaksanakan tugas-tugas legislatif.
Sementara perwakilan anggota DPRD Kota Blitar yang baru dilantik menegaskan, jika pihaknya bersedia untuk selalu mengawal proses demokrasi yang telah dibangun selama ini.
Selain itu, juga mendukung penuh permintaan mahasiswa untuk meneruskan perjuangan reformasi yang sudah dimulai dan masih terus berjalan.
Para mahasiswa berharap, aksi damai ini dapat memberikan dampak positif dan menjadi pengingat bagi para anggota dewan yang baru dilantik. Untuk senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang mereka buat.
Selain itu aksi ini, sebagai simbol bahwa kontrol sosial terhadap para wakil rakyat. Sekaligus sebagai wujud kritis mahasiswa Blitar dalam mengawal jalannya pemerintahan di Blitar Raya. (jar/lio)