Kabupaten Malang, blok-a.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mulai menggelar sosialisasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) gelombang dua pada Jumat (17/02/2023).
Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati, Pilkades gelombang dua di Kabupaten Malang jatuh pada 14 Mei 2023 mendatang.
Dengan demikian, Pemkab Malang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malang menggelar sosialisasi persiapan dengan melibatkan Forkopimda, Camat, Lurah serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Bupati Malang, Sanusi mengatakan proses persiapan Pilkades serentak yang akan dilaksanakan di 56 desa dan 26 kecamatan ini diawali dengan sosialisasi, yang nantinya akan dilanjutkan dengan tahap pembentukan panitia di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Baca Juga: Pilkades Serentak Kabupaten Malang Digelar Mei 2023
“Hari ini tahapan awal dilakukan sosialisasi, setelah ini pembentukan panitia, seterusnya sesuai tahapan yang telah ditentukan,” terang Sanusi saat ditemui seusai memberikan pemaparan di Sosialisasi Pilkades, Jumat (17/02/2023).
Selanjutnya, orang nomor satu di jajaran Pemkab Malang ini juga berpesan untuk para calon Kades agar dapat mematuhi aturan yang ada. Sehingga pilkades di Kabupaten Malang dapat berjalan dengan lancar.
“Calon Kades silahkan untuk mendaftar sesuai persyaratan. Saya berharap Pilkades bisa berjalan lancar dan tidak ada hambatan,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala DPMD, Eko Margianto mengatakan anggaran yang disiapkan Pemkab dalam pelaksanaan Pilkades gelombang dua ini sebesar Rp 5,6 Miliar. Dikatakan Eko, dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Sesuai dengan amanah undang-undang dasar, bahwa pelaksanaan pilkades serentak didanai APBD pada alokasi dana desa,” terang Eko saat ditemui Blok-a.com.
Senada dengan Sanusi, Eko menyebut setelah dilakukan sosialisasi, selanjutnya BPD melanjutkan pembentukan panitia disetiap TPS.
Setelah dibentuk panitia, akan dilakukan bimbingan teknik (Bimtek) sesuai dengan arahan narasumber yang disampaikan pada sosialisasi.
“Jadi ini langkah awal sosialisasi, sehingga tahapan tahapan bisa berjalan dengan baik. Nah, tadi dari narasumber sudah menyampaikan semua, selanjutnya akan kita tindaklanjuti dengan bimtek,” terangnya.
Dikatakan Eko, untuk mensukseskan jalannya pilkades serentak, di setiap TPS dibutuhkan 5 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan 19 panitia.(ptu/lio)