Kabupaten Malang, blok-a.com – Rencana pembangunan kereta gantung yang menghubungkan tiga wilayah di Malang Raya, yakni Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu mulai menarik minat investor asing. Salah satu calon investor asal Amerika Serikat bahkan telah melakukan penjajakan awal dengan Pemerintah Kabupaten Malang.
Bupati Malang HM. Sanusi mengungkapkan, pihaknya telah menerima audiensi dari investor bernama Mr. Mario di Pendapa Agung Kabupaten Malang, Kamis (2/4/2026) lalu. Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi serta sejumlah kepala perangkat daerah.
“Hasil diskusi kurang lebih satu jam, ada sinyal positif. Rencananya investor dari Amerika ini tertarik investasi kereta gantung di Malang Raya dengan panjang lintasan ratusan kilometer,” ujar Sanusi, Senin (6/4/2026).
Menurut Sanusi, proyek ini akan segera dibahas lebih lanjut dengan pemerintah pusat. Dalam waktu dekat, rencana tersebut akan disampaikan ke Kementerian PPN/Bappenas karena merupakan proyek lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, Pemprov Jawa Timur, serta tiga pemerintah daerah di Malang Raya.
“Nanti sekitar Juni atau Juli akan kita tindak lanjuti ke Bappenas. Karena ini proyek lintas sektoral, kemungkinan memanfaatkan lahan milik provinsi, pusat, hingga jalur di atas jalan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto menyebut bahwa proyek kereta gantung atau podway tersebut masih dalam tahap penawaran kepada investor. Namun, ketertarikan dari investor asal Amerika Serikat menjadi sinyal awal yang cukup menjanjikan.
“Masih tahap penjajakan investor. Rencananya melibatkan tiga daerah di Malang Raya dengan panjang lintasan hampir 950 kilometer sebagai upaya mendorong konektivitas menuju kawasan megapolitan,” terang Tomie.
Ia menambahkan, seluruh pembiayaan proyek direncanakan berasal dari pihak investor. Sedangkan studi kelayakan (Feasibility Study/FS) akan disusun setelah ada kesepakatan dari tiga kepala daerah, yakni Bupati Malang, Wali Kota Malang, dan Wali Kota Batu, dengan koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta persetujuan pemerintah pusat.
“FS akan disusun setelah ada kesepakatan bersama. Dari situ nanti akan diketahui nilai investasi serta durasi pengerjaan proyek,” pungkasnya. (yog/bob)