Blitar, Blok-a.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar melakukan kunjungan kerja dalam daerah ke shelter milik Dinas Sosial Kabupaten Blitar di Kecamatan Garum, Rabu (8/4/2026). Kunjungan itu dimaksudkan untuk meninjau kelayakan fasilitas dan layanan shelter berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Serta untuk melihat kesiapan dinas dalam menghadapi potensi peningkatan beban layanan sosial akibat keterbatasan anggaran di tingkat desa.
Dalam inspeksi lapangan, rombongan Komisi IV melakukan pengecekan kondisi fisik bangunan, kebersihan, ketersediaan fasilitas dasar, serta tata kelola layanan bagi warga yang ditampung.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso mengatakan, hasil pemantauan menunjukkan bahwa kondisi shelter terjaga dengan baik. Fasilitas seperti ruang tidur, dapur, kamar mandi, dan area pelayanan dinilai layak serta terawat.
“Kami menilai shelter ini kondisinya bersih dan fasilitasnya layak. Ini menunjukkan upaya Dinas Sosial dalam menjaga mutu layanan. Namun demikian, dari sisi alokasi anggaran masih perlu dorongan agar layanan dapat lebih optimal dan berkelanjutan,” kata Sugeng.
Sugeng mengingatkan bahwa kemampuan fiskal banyak desa saat ini semakin terbatas, sehingga potensi pelimpahan persoalan sosial ke tingkat kabupaten meningkat. Menurutnya, apabila desa tidak memiliki anggaran cukup untuk menangani masalah sosial, seperti pemulangan penduduk, penanganan tunawisma, atau keluarga terdampak bencana skala kecil, maka beban itu akan beralih ke shelter dan dinas terkait.
“Desa sudah tidak memiliki anggaran yang leluasa. Oleh karena itu, jika ada persoalan sosial yang tak bisa ditangani desa, besar kemungkinan akan dilimpahkan ke shelter atau dinas terkait. Kita harus siap dengan alokasi anggaran dan kebijakan pendukung,” ujar Sugeng.
Rekomendasi Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar
Berdasarkan observasi dan dialog dengan petugas shelter, Komisi IV merancang sejumlah rekomendasi yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk laporan resmi kepada pimpinan DPRD dan eksekutif daerah.
Poin-poin utama rekomendasi tersebut meliputi:
- Pengawasan kepatuhan perusahaan terhadap hak-hak pekerja, termasuk penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK), kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, serta standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Hal ini dimaksudkan untuk menekan potensi masalah sosial ketenagakerjaan yang dapat berdampak pada peningkatan permintaan layanan shelter.
- Dorongan agar perusahaan lokal lebih memprioritaskan penyerapan tenaga kerja dari Kabupaten Blitar, termasuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi lokal dan mengurangi tekanan sosial.
- Penguatan kemitraan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk memprioritaskan penggunaan produk lokal pada proyek-proyek pemerintahan. Selain mendorong ekonomi daerah, kebijakan tersebut juga diharapkan memperluas lapangan kerja bagi warga setempat.
- Pengajuan usulan peningkatan anggaran bagi Dinas Sosial dalam APBD berikutnya, demi memperkuat kapasitas shelter baik dari sisi fasilitas maupun sumber daya manusia untuk mengantisipasi beban layanan sosial yang meningkat.
Selain rekomendasi anggaran, Komisi IV bersama Dinas Sosial juga membahas beberapa langkah praktis untuk meningkatkan kualitas shelter. Antara lain penguatan jejaring dengan puskesmas setempat untuk penanganan kesehatan mental dan fisik penghuni, pelatihan peningkatan kapasitas bagi petugas shelter, serta pengembangan sistem rujukan yang lebih jelas antara desa, kecamatan, dan kabupaten agar respon terhadap masalah sosial lebih cepat dan terkoordinasi.
Sugeng menegaskan, bahwa kunjungan tersebut merupakan langkah awal dalam rangka memperkuat pengawasan dan sinergi antar pemangku kepentingan. Ia berharap rekomendasi yang akan disusun segera ditindaklanjuti sehingga ada perbaikan nyata dalam pelayanan kepada masyarakat.
“Kunjungan ini penting agar kami mendapatkan gambaran langsung di lapangan. Hasilnya nanti akan kami tampung dan tindaklanjuti melalui rekomendasi yang menyasar perbaikan bagi pekerja dan masyarakat. DPRD akan memonitor proses tindak lanjut tersebut,” pungkas Sugeng. (jar/adv)