Pj Wali Kota Malang Beri Pehatian Khusus ke KPPS di Pilkada Kota Malang 2024

KPPS Kota Malang Pilkada 2024 Pj Wali Kota Malang 2024
Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan diwawancara saat sosialisasi kesiapan Pemkot Malang menyambut Pilkada 2024, Rabu (9/10/2024) (blok-a/Andik Agus)

Kota Malang, blok-a.com – Petugas Tempat Pemungutas Suara (TPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pilkada Kota Malang segera tercover BPJS Ketenagakerjaan.

Hal itu diketahui dalam acara sosialisasi Pemkot Malang dalam ketersiapan menyambut Pilkada Kota Malang, Rabu (9/10/2024).

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan menjelaskan, Pemkot Malang tengah merencanakan untuk menganggarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk KPPS yang bekerja di Pilkada Kota Malang 2024. 

“Salah satu contoh di dalam diskusi kita terkait bagaimana petugas KPPS. Mereka bertugas di TPS. Saat ini BPJS hanya dialokasikan Bawaslunya ini kita cari keluar agar KPPS juga tercover BPJS,” ujarnya.

Pemberian BPJS Ketenagakerjaan ini penting untuk dialokasikan untuk KPPS di Pilkada Kota Malang 2024 ini. Sebab KPPS adalah garda terdepan untuk kesuksesan Pilkada kali ini.

Dia pun tengah fokus bagaimana anggaran nantinya dialokasikan untuk mengcover BPJS Ketenagakerjaan KPPS di Kota Malang.

“Ini kita sedang cari jalan keluar bagaimana untuk petugas TPS yang nantinya dari pagi sampi malam bekerua supaya mendapat BPJS,” jelasnya.

Iwan berharap dalam waktu dekat jaminan BPJS Ketenagakerjaan untuk KPPS bisa segera terealisasi.

Terpisah,  Kabag Pemerintahan Pemkot Malang, Yuyun Nanik Ekowati menjelaskan, saat ini yang tercover BPJS Ketenagakerjaan hanya petugas dari Bawaslu Kota Malang.

Dia pun menyatakan bahwa untuk petugas KPPS dari KPU Kota Malang akan segera dialokasikan untuk BPJS Ketenagakerjaan.

“Dari kami Pemkot Malang untuk asuransi BPJS Ketenagakerjaan sudah tercover tinggal yang badan ad hoc KPU, kalau Bawaslu juga sudah tercover,” jelasnya.

Anggarannya pun sebenarnya, kata Yuyun, sudah siap untuk mengcover petugas KPPS di Pilkada Kota Malang 2024. Anggaran tersebut menggunakan anggaran milik KPU Kota Malang. Saat ini tinggal menunggu mekanisme untuk eksekusi.

“Badan ad hoc KPU nanti sudah siap, tinggal tunggu mekanismenya,” kata dia. (ags/bob)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?