Kota Malang, blok-a.com – Kolaborasi lintas partai di DPRD Kota Malang kembali ditegaskan melalui soliditas Fraksi NasDem-PSI. Fraksi gabungan ini didorong tidak hanya kompak secara internal, tetapi juga mampu menjadi corong utama aspirasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan daerah.
Ketua Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi mengatakan hubungan antara Partai NasDem dan Partai Solidaritas Indonesia di Kota Malang selama ini berjalan kondusif. Ia mengaku bangga dengan kolaborasi yang terbangun di internal fraksi.
“Secara pribadi saya sangat bangga dan bahagia bisa berkolaborasi. Rekan-rekan PSI selama ini luar biasa dalam kinerja,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).
Menurut Dito, kekompakan tersebut menjadi modal penting bagi fraksi dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di DPRD. Ia menilai, sepanjang 2025 fraksi gabungan ini juga mendapat kepercayaan dari rekan-rekan anggota dewan lain untuk ikut mewarnai berbagai agenda strategis lembaga legislatif.
Meski demikian, ia menegaskan kolaborasi tersebut tidak boleh berhenti sebatas simbol koalisi. Komunikasi antara fraksi dan struktur partai perlu terus diperkuat agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin kolaborasi antara fraksi dan partai semakin erat. Bagaimanapun, ini juga menjadi etalase partai dalam menunjukkan kualitas kerja,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin menilai soliditas lintas partai menjadi modal penting untuk mendukung jalannya pemerintahan daerah. Ia menyebut legislatif dan eksekutif pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam membangun daerah.
“Kolaborasi menjadi penting, masukan dari lintas partai sangat dibutuhkan. Meski beda partai, di legislatif itu satu kesatuan,” jelasnya.
Ali juga menekankan pentingnya peran fraksi dalam menyerap dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Menurutnya, penyampaian masukan tidak harus selalu dilakukan melalui forum formal seperti rapat paripurna.
“Tidak harus hanya di ruang paripurna. Masukan bisa disampaikan tertulis, sehingga bisa menjadi pedoman, terutama sebagai analisa kebutuhan berbasis aspirasi masyarakat,” katanya.
Ia pun mengingatkan agar dinamika politik di tingkat pusat tidak sampai memengaruhi keharmonisan hubungan antarpartai di daerah. Perbedaan bendera partai, menurutnya, tidak boleh menjadi penghalang komunikasi dalam satu rumah fraksi.
“Jangan sampai sudah satu rumah fraksi, justru ada perbedaan hanya karena bendera partai. Setidaknya harus ada pertemuan rutin, tidak harus selalu bicara kepentingan politik,” pungkasnya.