Apakah Boleh Bagi Sembako pada Kampanye di Pemilu 2024 Kabupaten Malang?

Bendera seluruh peserta pemilu di halaman kantor KPU Kabupaten Malang, salah satu bentuk sosialisasi (Blok-a.com/Putu Ayu Pratama S)

Kabupaten Malang, blok-a.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang mengingatkan bahwa sembako bukan merupakan bahan sah kampanye Pemilu 2024. Hal tersebut tercantum di Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 33 Ayat 2 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika menerangkan, bahwa dalam PKPU tidak disebutkan sembako termasuk dalam bahan kampanye yang sah di Pemilu 2024.

“Di PKPU tidak disebutkan sembako. Konteksnya ada kalau untuk makan dan minum atau bantuan transportasi peserta. Tetapi sifatnya bukan dalam bentuk uang tunai,” ujar Dika sapaan akrabnya belum lama ini.

Penyebaran bahan kampanye pun tidak dapat dilakukan serta merta, ada larangan dan ketentuan yang perlu ditaati saat melaksanakan kampanye. Salah satunya, bahan kampanye dilarang disebarkan di luar kegiatan.

“Dilakukan pembatasan, misal setiap bahan kampanye maksimalnya 100 ribu jika dikonversi dalam bentuk uang, nilai harganya itu, tapi sekali lagi tidak dapat diberikan dalam bentuk uang tunai,” ujarnya.

Sehingga, barang bahan kampanye hanya dapat disampaikan dalam bentuk barang, misal brosur, pamflet, poster, pakaian, penutup kepala, alat makan, alat minum dan masih beberapa lainnya.

Terkait barang transportasi pun bukan menggunakan uang tunai, melaikan berbentuk kupon yang dapat ditularkan di SPBU maupun semacamnya.

“Transportasi bisa melalui kupon terus pengisian di SPBU misalnya, atau bisa juga pelaksana kampanye menyediakan tempat pengisian secara kolektif,” jelasnya.

Jika ditemukan pelanggaran, kata Dika, hal tersebut merupakan ranah dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku penanggung jawab.

“Pelanggaran nanti di Bawaslu, bisa Bawaslu melakukan penyampaian kepada kami dan kami akan meneruskan kepada partai politik atau pihak terkait yang bisa menindaklanjuti,” pungkasnya. (ptu)