Kabupaten Malang, blok-a.com – Massa aksi penolakan retribusi Bendungan Lahor mengancam menggelar demonstrasi lebih besar apabila DPRD Kabupaten Malang tidak segera memfasilitasi penyelesaian persoalan pungutan di kawasan bendungan tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan setelah menggelar audiensi bersama anggota DPRD Kabupaten Malang seusai aksi damai pada Rabu (20/5/2026).
Koordinator aksi, Hadi Wiyono, menilai audiensi bersama DPRD Kabupaten Malang belum menghasilkan keputusan yang memuaskan. Menurutnya, jawaban yang disampaikan anggota dewan masih bersifat normatif.
“Tanggapan DPRD selalu normatif, hanya bilang ‘nanti saya pikirkan’ dan ‘nanti saya pertemukan’,” kata Hadi atau yang akrab disapa Pak Dur usai audiensi.
Dalam aksi tersebut, kata Pak Dur, massa menuntut pembebasan tiket atau retribusi bagi seluruh masyarakat yang melintas di Bendungan Lahor. Mereka menilai pungutan yang berlangsung selama puluhan tahun itu tidak memiliki kejelasan dasar hukum.
“Hal yang harus dipikirkan itu apa? Pungutan ini sudah puluhan tahun berjalan tapi sampai sekarang masih belum jelas,” ujarnya.
Pak Dur juga menyinggung kebijakan di wilayah Blitar yang disebut sempat membebaskan biaya akses dari arah Blitar menuju Malang. Namun, pungutan disebut masih terjadi untuk kendaraan dari arah sebaliknya.
“Itu yang jadi pertanyaan masyarakat. Kenapa yang dari Blitar ke Malang bisa dibebaskan, tapi dari Malang ke Blitar masih dipungut,” katanya.
Massa aksi bahkan menuding ada pembiaran terhadap dugaan pungutan liar yang selama ini terjadi di kawasan bendungan.
Jika tidak ada tindak lanjut dari DPRD Kabupaten Malang, massa mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar. Sasaran aksi berikutnya disebut akan diarahkan kepada pihak pengelola dan pejabat terkait.
“Kalau DPRD tidak bisa memfasilitasi, kami akan lakukan aksi yang lebih besar,” tegas Pak Dur.
Ia meminta persoalan tersebut segera diselesaikan tanpa berlarut-larut karena menyangkut kepentingan masyarakat yang setiap hari melintas di kawasan Bendungan Lahor.
“Pejabat itu harus mengayomi rakyat. Masyarakat jangan ditinggalkan sendirian,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa berasal dari sejumlah elemen masyarakat dan organisasi, mulai dari wilayah Kabupaten Malang, Blitar, hingga beberapa organisasi kemasyarakatan dan komunitas lainnya. (yog/bob)