LKPH UMM Tingkatkan Layanan Bantuan Hukum, Lakukan Benchmarking

LKPH UMM Tingkatkan Layanan Bantuan Hukum, Lakukan Benchmarking
LKPH UMM Tingkatkan Layanan Bantuan Hukum, Lakukan Benchmarking

Kota Malang, blok-a.com – Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (LKPH UMM) mengambil langkah progresif dengan melibatkan diri dalam kegiatan benchmarking selama dua hari yaitu 30 November dan 1 Desember 2023 lalu.

LKPH UMM berkolaborasi dengan dua Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terkemuka di bawah naungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA), yaitu Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (BKBH UMS) dan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Ahmad Dahlan (PKBH UAD).

Kepala LKPH-UMM Yaris Adhial Fajrin, menjelaskan, pihaknya memilih dua OBH tersebut sebagai sumber inspirasi untuk mengembangkan dan memajukan layanan bantuan hukum di LKPH UMM.

“Kami memilih dua OBH tersebut sebagai rujukan kami untuk bisa dijadikan pedoman dalam mengembangkan dan memajukan LKPH-UMM di masa mendatang, terlebih kami dengan kedua OBH tersebut juga sama-sama berada di bawah naungan PTMA,” terangnya.

Pada hari pertama kegiatan benchmarking, perwakilan LKPH UMM bertukar pikiran dengan tim BKBH UMS di Surakarta. Direktur BKBH UMS Marisa Kurnianingsih juga menyampaikan komitmen mereka untuk aktif melibatkan mahasiswa dalam aktivitas lembaga dan layanan bantuan hukum.

Yaris memberikan apresiasi terhadap pendekatan partisipatif yang diterapkan oleh BKBH UMS. “BKBH UMS telah berhasil melibatkan peran serta mahasiswa dalam aktivitas lembaga, yang mana hal tersebut dapat menjadi inspirasi rujukan bagi kami untuk mengsinergikan mahasiswa UMM, khususnya fakultas hukum, dalam manajerial kantor dan penanganan perkara di kantor kami,” terangnya.

LKPH-UMM juga melanjutkan kegiatan benchmarking ke PKBH UAD di Yogyakarta. Dalam diskusi ini, PKBH UAD membagikan pengalaman dan strategi mereka dalam meningkatkan kualitas layanan hukum.

Dalam kegiatan ini, Direktur PKBH UAD Fanny Dian Sanjaya menjelaskan langkah-langkah inovatif yang diambil oleh PKBH-UAD, termasuk pemberian layanan hukum berbayar dan potensi menjadi badan hukum korporat.

Yaris menyatakan, “Kami mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh PKBH UAD, hal ini selaras dengan langkah LKPH-UMM dalam memandang posisi OBH. Langkah PKBH-UAD merupakan sebuah terobosan yang mampu merubah mindset masyarakat maupun penegak hukum lainnya dalam posisi OBH.”

“OBH tidak semata melayani jasa hukum yang sifatnya Cuma-Cuma, tetapi juga dimungkinkan menerima jasa hukum yang sifatnya profit, asalkan memegang prinsip akuntabel, jujur, dan transparan,” tambahnya.

Kegiatan benchmarking ini adalah bagian dari komitmen LKPH UMM untuk terus meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum. Melalui pertukaran ide dan pengalaman dengan lembaga sejenis, diharapkan LKPH UMM dapat membangun kerjasama yang kuat dan meningkatkan kapasitasnya untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dengan sinergi yang terjalin, lembaga bantuan hukum di berbagai wilayah diharapkan dapat saling mendukung, menciptakan lingkungan hukum yang inklusif, dan mencetak praktisi hukum yang berkualitas. (mg1/bob)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?