Kota Malang, blok-a.com – Pada Senin (05/02/2024), Kota Malang menjadi saksi sebuah aksi yang melibatkan puluhan dosen dari berbagai universitas di Kota Malang.
Aksi dari dosen ini untuk menyuarakan sebuah Seruan Luhur bertajuk Indonesia Krisis Kepemimpinan dan Teladan Bangsa dan digelar di depan DPRD Kota Malang.
Puluhan akademisi dan masyarakat itu berkumpul di bundaran Tugu Malang. Mereka menyampaikan petisi dan pernyataan sikap mereka soal krisis kepemimpinan di Indonesia saat Pilpres 2024 ini.
Dalam aksi ini, Purnawan D Negara, dosen fakultas hukum Universitas Widyagama Malang bertindak sebagai koordinator lapangan (Korlap). Dia menjelaskan aksi ini merupakan hal unik. Sebab bukan mahasiswa yang bergerak, namun dosen-dosen.
“Ini unik, biasanya mahasiswa yang bergerak duluan. Hari ini kami akademisi, dosen-dosen berbagai universitas di Kota Malang yang bertindak dahulu menyuarakan,” katanya.
Ia membacakan enam poin penting dari Seruan Luhur. Poin-poin yang disuarakan oleh kelompok tersebut adalah:
1. Mendesak pemimpin negara, pemimpin bangsa dan pemimpin masyarakat untuk memberikan keteladanan etika/moral dan praktik kenegarawanan dalam kehidupan berbangsa bernegara.
2. Menurut para pemimpin partai politik, para Capres Cawapres, para calon legislatif untuk berpolitik secara santun mengedepankan etika dan budaya malu.
3. Menuntut presiden beserta semua aparatur pemerintah untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis.
4. Menyerukan DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk tidak diam membisu, agar selalu aktif mengoreksi sebagai fungsi jalannya demokrasi dan justru tidak menyanderanya untuk kepentingan partainya, golongannya atau pribadinya.
5. Mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat Pemilu yang Jurdil dan berani mengawasinya guna memperoleh pemerintahan dengan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.
6. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan dan mencari sisa-sisa nilai etika kehidupan berbangsa pada diri kita masing-masing yang kita punya, hal ini guna kemartabatan bangsa Indonesia ditengah rendahnya martabat dan keteladanan para pemimpin negara, pemimpin bangsa dan pemimpin masyarakat.
Seruan Luhur ini mendapat dukungan dari 86 tanda tangan akademisi, mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil Malang Raya. Di antara para penandatangan terdapat Suciwati, istri almarhum pejuang Hak Asasi Manusia Munir Said Thalib, yang turut menegaskan pentingnya reformasi dan kepemimpinan yang adil.
Seusai deklarasi tersebut, sebagai simbolisme penyerahan suara kembali kepada rakyat, kertas yang berisi enam poin tuntutan diserahkan oleh coordinator lapangan kepada seorang pemulung bernama Sunarto.
Sunarto sendiri juga memberikan suaranya seusai menerima kertas tuntutan tersebut.
“Muga-muga ekonomi rakyat Indonesia ada keringanan, dan lebih maju,” tuturnya. (mg1/bob)