Kabupaten Malang, blok-a.com – Bencana alam berpotensi terjadi saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Kabupaten Malang. Terlebih, pelaksanaan Pilkada jatuh pada bulan November yang rawan terjadi bencana hidrometeorologi basah.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan wilayah rawan bencana di Kabupaten Malang.
Ada delapan wilayah yang berpotensi rawan bencana. Di antaranya yakni Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Ampelgading, Tirtoyudo, Dampit, Sumbermanjing Wetan dan Gedangan.
“Pada waktu Pemilu kemarin, kami sudah sampaikan dengan KPU. Artinya, potensi ancaman bencana sebenarnya ada. Utamanya bencana hidrometeorologi basah atau banjir longsor,” kata Sadono, Sabtu (24/8/2024).
Berdasarkan pemetaan wilayah rawan, lanjut Sadono, KPU Kabupaten Malang perlu memikirkan distribusi logistik Pilkada 2024. Setidaknya, antisipasi dan mitigasi bencana perlu dilakukan.
Sebab, delapan daerah tersebut didominasi perbukitan, dengan jenis potensi bencana alam banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.
“Seperti kami contohkan, daerah Pujon, Kasembon, Ngantang itu pernah tetutup total selama lima hari karena dampak longsor. Artinya harus ada solusi lain ketika melaksanakan distribus logistik pemilu,” jelasnya.
Selain delapan daerah tersebut, Kecamatan Poncokusumo juga berpotensi terjadi bencana longsor. Namun, potensi tersebut kemungkinan kecil terjadi, sehingga akses distribusi logistik masih dapat dilakukan.
“Poncokusumo berpotensi juga, tapi yang sampai menutup akses tidak seperti delapan wilayah yang saya sebutkan tadi,” imbuhnya.
Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Malang juga melakukan persiapan mekanisme mitigasi bencana alam. Khususnya saat masa pemilihan kepala daerah yang diprediksi berjalan saat musim hujan.
“Terkait personel kita belum ada angka pastinya berapa karena itu juga aktivitas rutin kami, alat berat di BPBD ada, Binamarga ada. Kalau jalan nasional dan jalan provinsi itu nanti kami akan koordinasi dengan pihak terkait seperti Pemerintah Provinsi Jatim,” tutupnya. (ptu/lio)