Kota Malang, blok-a.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mulai memperkuat gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai bagian dari upaya menuju Adipura 2027. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kegiatan Malang Kota Bersih Menuju Adipura untuk Indonesia Asri 2026 yang digelar di Malang Creative Center (MCC), Senin (11/5/2026).
Agenda itu menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Malang dengan mengusung semangat Bergerak Tuntas, termasuk dalam menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah kota.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, penanganan sampah kini menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Menurutnya, berbagai pihak yang terlibat dalam menjaga kebersihan kota juga patut mendapat apresiasi.
“Iya, ini rangkaian Hari Jadi Kota Malang. Salah satu temanya ini kan Bergerak Tuntas. Salah satunya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang untuk menyelesaikan permasalahan persampahan dan juga memberikan apresiasi kepada mereka yang sudah bekerja sedemikian rupa untuk menyelesaikan masalah sampah yang ada di Kota Malang,” ujar Wahyu.
Ia menyebut, upaya pengelolaan sampah di Kota Malang mendapat respons positif dari Kementerian Lingkungan Hidup. Bahkan, peluang Kota Malang untuk kembali membawa pulang Piala Adipura pada 2027 dinilai cukup terbuka apabila pengelolaan lingkungan dilakukan secara konsisten.
“Apabila tetap mempertahankan dan terus berkelanjutan seperti ini, insyaallah Kota Malang akan mendapatkan Piala Adipura di tahun 2027,” katanya.
Wahyu menilai, persoalan sampah tidak bisa hanya diselesaikan di hilir. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah menjadi faktor penting untuk mengurangi beban pengelolaan sampah kota.
“Perlu ada kesadaran. Tidak hanya sadar karena ada sanksi, tapi sadar dari pribadi sendiri untuk mulai memilah sampah organik dan anorganik. Karena masalah di hilir itu tergantung bagaimana kondisi di hulunya,” jelasnya.
Meski demikian, Pemkot Malang masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan armada pengangkut sampah. Untuk itu, pemerintah mulai membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kita memang butuh sarana prasarana tersebut, tetapi karena keterbatasan anggaran, nanti akan dicoba melalui CSR. Saya minta Kadis LH merangkul dunia usaha dan pengusaha untuk membantu pengadaan tersebut,” tutupnya. (yog)